SKB Nomor 458 Tahun 2000 Tentang Calon Jemaah Haji Hamil

Peraturan

SALINAN SKB 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DAN 
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 458 TAHUN 2000 NOMOR : 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 
TENTANG CALON HAJI WANITA HAMIL UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji, dipandang perlu memberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji bagi calon haji wanita hamil;
b. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu dilakukan penentuan kriteria bagi calon haji wanita hamil sesuai dengan kemampuan kondisi kehamilannya agar dapat terlaksana dengan aman, tertib, lancar, dan sempurna;
c. Bahwa dengan sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 135A tahun 1995 dan Nomor 257/Menkes/SKB/III/1995 tentang Penundaan Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji. 


Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 tahun 1999;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 321/Menkes.Per/X/1978 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Haji;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984;
5. Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 294 tahun 1986 dan Nomor 788/Menkes/SKB/XI/1986 tentang Bimbingan Terpadu Program Terpadu Program Kesehatan Melalui Jalur Agama;
6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1117/Menkes/SK/XII/1992 tentang Pengamanan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG CALON HAJI WANITA HAMIL UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

Pasal 1 

Yang dimaksud dengan calon haji wanita hamil adalah calon haji wanita berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tes positip hamil.

Pasal 2 

Calon haji wanita hamil yang diijinkan untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan :

  • a. Telah mendapat suntikan vaksinasi meningitis paling lama 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan haji dengan bukti International Certivicate of Vaccination (ICV) yang sah. 
  • b. Pada saat berangkat dari embarkasi usia kehamilan mencapai sekurangkurangnya 14 (empat belas) minggu dan sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) minggu. 
  • c. Tidak tergolong dalam kehamilan risiko tinggi, baik untuk ibu serta janinnya, yang dinyatakan dengan keterangan dari dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang memiliki surat ijin praktik. 
  • d. Menyerahkan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh suaminya atau pihak keluarganya yang lain sebagaimana contoh formulir terlampir. 

Pasal 3 

Apabila jemaah haji wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 melahirkan di perjalanan atau di Arab Saudi, maka ia harus menanggung biaya melahirkan dan tiket pesawat bayinya kembali ke tanah air.

Pasal 4 

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, masing-masing bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5 

Yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah :
a. seluruh jajaran Kementerian Agama Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan
b. seluruh jajaran instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Pasal 6 

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Nomor 135A tahun 1995 dan Nomor 257/Menkes/SKB/III/1995 tentang Penundaan Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2000

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
ttd 
dr. ACHMAD SUJUDI
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA 
ttd  
MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *