Wabah dan KLB : UU No. 4 Thn 1984 dan PP No. 40 Thn 1991

Kesehatan Peraturan
Kesehatanhaji.com – Minimal ada dua peraturan yang mengatur wabah dan kejadian luar biasa, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

waspada mers-cov – beritasatu
Kedua peraturan tersebut sering dijadikan rujukan untuk penanggulangan penyakit menular pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Penting diketahui oleh setiap petugas kesehatan, bahwa penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa (KLB) di Arab Saudi tidak semudah dengan di tanah air. Apabila terjadi wabah di tanah suci, maka petugas diharapkan segera melakukan tindakan preventif, promotif dan rehabilitatif untuk mengatasi sebisa mungkin wabah/KLB tersebut dengan bekerja sama dengan para petugas lain, baik petugas medis, sansur atau yang lainnya di Arab Saudi yang masih dalam satu lingkup pelayanan haji Indonesia. Apabila berita wabah/KLB sudah menyebar kepada pemerintah Arab Saudi karena misalnya wabahnya sulit diatasi, maka akan dilakukan isolasi seluruh hotel, dan ini tentu akan menyulitkan pelayanan kesehatan haji bagi jama’ah haji Indonesia. Tetap lakukan koordinasi dengan tim kesehatan lain, baik di sektor ataupun di BPHI, insyaAllah akan tetap.

Pengertian Wabah 

Menurut Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pengertian wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pengertian Kejadian Luar Biasa / KLB

Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991, pengertian Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakan secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Guna memperdalam pengetahuan tentang kedua istilah tersebut, silahkan download : UU No. 4 tahun 1984 dan PP No.40 tahun 1991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *