Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua

BATASAN
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan terhadap jemaah haji tahun berjalan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji.
jemaah haji dengan kursi roda
Data kesehatan terkini diperoleh melalui kompilasi data perawatan, pemeliharaan dan rujukan. Pemeriksaan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit. Penetapan rumah sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
FUNGSI
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua berfungsi sebagai :
  1. Penyediaan data status kesehatan jemaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan atau pemeliharaan, serta pemeriksaan rujukan. 
  2. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jemaah haji 
  3. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji. 
PROSEDUR PEMERIKSAAN
  1. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua dilakukan pada jemaah haji berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan atau hasil pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kesehatan. 
  2. Jemaah haji risti diarahkan untuk mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan rujukan di rumah sakit yang ditunjuk. 
  3. Pemeriksaan Kesehatan rujukan dilakukan segera setelah diketahui sebagai risti melalui Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama, dan sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum operasional embarkasi haji dimulai. 
  4. Direktur rumah sakit yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rujukan dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
  5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selanjutnya melaporkan rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 
  6. Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan diatur menurut kebijakan daerah setempat. 
STANDAR PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang memenuhi kualifikasi/standar pemeriksa. 

2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh dokter dan didampingi seorang perawat. Pemeriksaan jemaah haji wanita sedapat mungkin dilakukan oleh dokter wanita, atau oleh dokter pria dengan didampingi perawat wanita. Pemeriksaan jemaah haji pria sedapat mungkin dilakukan oleh dokter pria, atau dokter wanita dengan didampingi perawat pria.

3. Dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan Kesehatan dengan protokol standar profesi kedokteran sesuai baku emas penatalaksanaan gangguan kesehatan yang ditemukan. 

4. Pada jemaah haji risiko tinggi dilakukan pemeriksaan medis sesuai kebutuhan (atas indikasi). 

5. Jemaah haji yang memenuhi syarat, diberikan imunisasi Meningitis meningokokus ACW135Y. Penatalaksanaan imunisasi terlampir . (Lampiran 2). 

6. Bagi jemaah haji dengan diagnosis penyakit menular tertentu, pada akhir masa Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua diharuskan telah dinyatakan sembuh atau tidak menular, dengan menunjukkan Surat Keterangan Pengobatan. (Lampiran 12) 

  1. Bagi jemaah haji penderita tuberkulosis paru aktif (BTA positip) harus telah mendapatkan pengobatan dan dinyatakan tidak menular (BTA negatip). 
  2. Bagi jemaah haji penderita kusta tipe multibasiler, harus telah mendapatkan pengobatan dan dinyatakan tidak menular. 

7. Bagi jemaah haji dengan diagnosis penyakit tidak menular diharapkan telah mendapatkan perawatan dan pemeliharaan kesehatan yang adekuat pada akhir masa Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua, dan dinyatakan laik untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan catatan advis medik bagi dokter kloter jika perlu. Dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pengobatan. (Lampiran 12) 

8. Dokter Pemeriksa menuliskan diagnosis sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan kesimpulan pemeriksaan dalam Catatan Medik. Catatan Medik ini menjadi dasar pengisian BKJH. 

9. Kode diagnosis ditulis sesuai dengan kode ICD-X.

10. Kesimpulan hasil pemeriksaan dibuat dalam kategori Mandiri, Observasi, Pengawasan atau Tunda. Selengkapnya lihat tabel. 

11. Untuk kepentingan diagnosis, perawatan dan pemeliharaan kesehatan, jenis pemeriksaan dapat ditambah, dilengkapi atau berulang sesuai dengan kebutuhan. 

12. Pada jemaah haji yang perawatan dan pemeliharaan kesehatannya memungkinkan ditata-laksana di Puskesmas, maka dilakukan rujukan balik ke Puskesmas pengirim disertai Surat Rujukan Balik Pemeriksaan Kesehatan (Lampiran 11). BKJH diserahkan oleh rumah sakit ke Puskesmas pengirim. 

13. Pada jemaah haji yang pemeliharaan kesehatannya tidak memungkinkan ditata-laksana di Puskesmas, perawatan dan pemeliharaan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan berkompeten. 

14. BKJH dapat disimpan di rumah sakit sampai satu bulan sebelum dimulainya operasional embarkasi haji tahun berjalan. BKJH selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke embarkasi (asrama) haji. 

15. Direktur Rumah Sakit yang ditunjuk melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selambat-lambatnya tiga minggu sebelum operasional embarkasi haji dimulai. Formulir laporan terlampir. (Lampiran 14). 

16. Dinas Kesehatan wilayah setempat mengkoordinasikan kompilasi data kesehatan jemaah haji secara periodik dan memastikan pengirimannya ke Pusat Kesehatan Haji melalui media yang ditentukan. 

17. Data hasil pemeriksaan dan rekapitulasinya dapat disampaikan melalui surat elektronik ke Pusat Kesehatan Haji up Bidang yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 

STANDAR PEMERIKSA
Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua adalah Tim Pemeriksa Kesehatan yang akan menjalankan fungsi Penilaian Kesehatan Tahap Kedua, yang dapat meliputi Tim Pemeriksa Kesehatan Puskesmas dan Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Rujukan.
Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Tim Pemeriksa Kesehatan Rujukan sekurang-kurangnya terdiri dari :
  1. Dokter spesialis Penyakit Dalam, OBSGIN dan Bedah. 
  2. Dokter Umum berkemampuan melakukan pemeriksaan General Check Up.
  3. satu orang perawat wanita, 
  4. satu orang perawat pria, 
  5. satu orang analis laboratorium kesehatan, 
b. Tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua harus mempunyai legalitas untuk melaksanakan fungsinya (mempunyai SIP yang masih berlaku bagi dokter, dan SK Jabatan Fungsional bagi tenaga kesehatan lain).
STANDAR FASILITAS
Pemeriksaan Kesehatan Non-Rujukan dilaksanakan di Puskesmas dan Pemeriksaan Kesehatan Rujukan dilaksanakan Rumah Sakit. Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Memiliki prasarana gedung yang memadai bagi pelayanan 
  2. Memiliki fasilitas diagnostik lengkap dengan kalibrasi untuk pemeriksaan kesehatan General Check Up. 
  3. Memiliki fasilitas laboratorium klinik 
  4. Memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. 
  5. Memiliki sarana dan manajemen catatan medik yang baik.
About Syaifuddin Zuhri 133 Articles
Seorang muslim, praktisi medis di sebuah rumah sakit provinsi, lulusan fakultas kedokteran Undip, alumni TKHI 2015 SUB 25

Be the first to comment

Kami bukan PANITIA REKRUTMEN, terima kasih telah menyesuaikan pertanyaan/komentar