Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam PP Nomor 79 Tahun 2012

Kesehatanhaji.com – Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

kutipan PP No.79 Thn 2012

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
  2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
  3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
  5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
  7. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
  8. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
  9. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
  10. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
  11. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
  12. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun,mengelola, dan mengembangkan DAU.
  13. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam PP Nomor 79 Tahun 2012 dibagi menjadi 

  1. Penyelenggaran Ibadah Haji Reguler 
  2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

 

kutipan dalam pasal 3 PP No.79 Thn 2012

Selain Penyelenggaraan Ibadah Haji, PP tersebut juga menerangkan tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh bagi umat muslim di Indonesia.

Download PP No.79 Tahun 2012 [klik disini]

About Syaifuddin Zuhri 133 Articles
Seorang muslim, praktisi medis di sebuah rumah sakit provinsi, lulusan fakultas kedokteran Undip, alumni TKHI 2015 SUB 25

Be the first to comment

Kami bukan PANITIA REKRUTMEN, terima kasih telah menyesuaikan pertanyaan/komentar